Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura terus berkomitmen penuh dalam mengakselerasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Salah satu pilar utama dalam area penguatan pengawasan adalah penanganan benturan kepentingan, yang menjadi instrumen penting untuk menjamin bahwa setiap keputusan diambil secara profesional. Informasi ini disebarluaskan agar seluruh civitas akademika memiliki pemahaman yang sama dalam menjaga integritas, sehingga setiap tindakan kedinasan selalu selaras dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik dan bersih. Benturan kepentingan di lingkungan fakultas dipahami sebagai situasi di mana seseorang yang memiliki wewenang jabatan mempunyai kepentingan pribadi yang berpotensi memengaruhi kualitas keputusan maupun tindakan dinasnya. Di lingkungan Fakultas Kehutanan, hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari objektivitas dalam penilaian akademik mahasiswa, transparansi dalam pengadaan sarana laboratorium, hingga kemitraan riset dengan pihak eksternal. Mengidentifikasi potensi konflik ini sejak dini merupakan langkah preventif yang krusial untuk memastikan bahwa kepentingan institusi dan publik selalu diletakkan di atas kepentingan individu atau golongan. Bahaya dari pengabaian benturan kepentingan sangatlah fatal karena dapat menjadi pintu masuk bagi praktik gratifikasi, suap, dan nepotisme yang merusak marwah akademik. Secara internal, situasi ini dapat menciptakan iklim kerja yang tidak sehat akibat hilangnya rasa keadilan dan objektivitas dalam pemberian layanan maupun pembinaan karier. Secara eksternal, hal ini akan meruntuhkan kepercayaan mahasiswa serta pemangku kepentingan kehutanan terhadap kredibilitas fakultas. Oleh karena itu, penanganan benturan kepentingan bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif, melainkan pelindung reputasi Fakultas Kehutanan UNTAN di mata publik. Sebagai langkah nyata, Fakultas Kehutanan UNTAN telah menetapkan mekanisme pelaporan dan wajib pengisian formulir deklarasi benturan kepentingan bagi seluruh dosen dan tenaga kependidikan. Setiap personil yang berada dalam situasi konflik wajib melaporkan hal tersebut kepada atasan langsung atau melalui sistem pengaduan yang tersedia untuk mendapatkan mitigasi atau pengalihan wewenang yang tepat. Dengan dukungan dan kesadaran kolektif dari seluruh civitas akademika, diharapkan tercipta budaya kerja yang transparan dan akuntabel, demi terwujudnya zona integritas yang substansial di lingkungan kampus