SYLVA MEDIA, PONTIANAK — Pelaksanaan Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 yang didampingi oleh Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura (UNTAN) resmi memasuki tahapan krusial di tingkat tapak. Seluruh rangkaian kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi (IMAS) telah berhasil dilaksanakan secara partisipatif di 7 desa sasaran yang tersebar di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya.
Tahapan IMAS ini bukan sekadar rutinitas untuk menyusun lembaran dokumen administratif. Lebih dari itu, proses ini diarahkan guna meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengenali potensi, memetakan tantangan lingkungan gambut, serta merumuskan sendiri program prioritas yang benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata di lapangan.
Pendekatan Partisipatif dan Pemetaan Sosial Tapak
Dalam proses identifikasi lapangan, para Fasilitator Masyarakat (FM) mendampingi warga dan kelembagaan desa melalui beragam instrumen pemetaan sosial (social mapping). Metode yang diterapkan meliputi pertemuan koordinasi bersama perangkat desa, inventarisasi data sosial-ekonomi komunitas, penelusuran sejarah desa, Transect Walk (survei lintasan langsung di lahan gambut), hingga analisis relasi kelembagaan menggunakan Diagram Venn.
Melalui instrumen tersebut, masyarakat bersama Tim Kerja Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (TK-PPEG) dapat melihat gambaran utuh mengenai zonasi sebaran gambut, dinamika tata air kanal, ancaman kebakaran pada musim kemarau, hingga potensi komoditas lokal yang ramah terhadap ekosistem lahan basah.
Keterlibatan aktif ini memastikan bahwa usulan yang dirumuskan tidak bersifat top-down, melainkan lahir murni dari kesepakatan musyawarah warga desa bersama kelompok pengelola.
Musyawarah Partisipatif: Warga desa antusias menyampaikan pandangan dan memetakan tantangan pengelolaan gambut dalam sesi FGD IMAS. (Dok. TIM DMPG FAHUTAN UNTAN 2026)
Pelembagaan TK-PPEG dan Integrasi ke Rencana Kerja Masyarakat (RKM)
Sebagai wujud komitmen legal di tingkat desa, seluruh desa sasaran juga telah merampungkan musyawarah pembentukan kelompok pengelola lokal yang disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa. Kelompok ini bertindak sebagai perwakilan warga yang mengawal jalannya transparansi, mulai dari pembukaan rekening operasional hingga pelaksanaan kegiatan fisik dan non-fisik di lapangan.
Hasil analisis dan kesepakatan opsi prioritas dari dokumen IMAS ini akan langsung dituangkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM). Ragam opsi program yang disiapkan mencakup upaya perlindungan hidrologis gambut, revegetasi tanaman ramah gambut, hingga penguatan ekonomi produktif berbasis potensi lokal.
Dengan pemahaman tapak yang matang, pelaksanaan program DMPG 2026 di Kabupaten Kubu Raya optimis dapat berjalan lebih terarah, aplikatif, dan memberikan dampak keberlanjutan bagi kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat desa.
Pemetaan Sosial Tapak: Tim pelaksana dosen Fakultas Kehutanan UNTAN memaparkan instrumen peta sosial dan zonasi kelola gambut sebagai panduan teknis penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM). (Dok. TIM DMPG FAHUTAN UNTAN 2026)
