SYLVA MEDIA, PONTIANAK – Menyatakan komitmen Fakultas terhadap pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa, Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura (Fahutan UNTAN) menyelenggarakan Webinar Hybrid bertema “Integrasi Perspektif Gender dalam Pengelolaan DAS dan Kehutanan” pada Sabtu, 1 November 2025.
Sebagai langkah awal, panitia memulai acara edukatif ini dengan aksi lapangan yang menunjukkan komitmen nyata terhadap keberlanjutan.
Sebagai pembuka, Ketua Forum DAS Kalimantan Barat, Prof. Dr. Ir. H. Gusti Hardiansyah, M.Sc., QAM., IPU., turut memberikan sambutan. Beliau menegaskan bahwa Forum DAS hadir sebagai wadah koordinasi multi-pihak yang sangat dibutuhkan Kalbar, yang memiliki tiga DAS besar (Sambas, Pawan, Kapuas).
Aksi Kolaborasi: Penanaman Pohon Bersama Pemimpin Kehutanan Kalbar
Para peserta memulai kegiatan di pagi hari dengan aksi penanaman pohon di Kampus Baru Fahutan UNTAN. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Ir. Adi Yani, M.H., Ibu Dekan Fahutan UNTAN, Ketua BPDAS Kapuas, Serta Ketua Forum DAS KALBAR, dan seluruh peserta lainnya turut menghadiri aksi nyata ini secara langsung. Sejalan dengan itu, aksi tanam pohon ini menjadi simbol pentingnya kolaborasi multisegmen untuk kelestarian hutan dan Daerah Aliran Sungai.
Aksi nyata penanaman pohon yang dihadiri Kepala Dinas LHK Kalbar dan pimpinan institusi lain di Kampus Baru Fahutan UNTAN. (Dok. SYLVA MEDIA)
Suara Pemerintah dan Komitmen Lintas Sektor
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Ir. Adi Yani, M.H., menyampaikan apresiasi tinggi terhadap tema yang diangkat:
“Kami mengapresiasi tema perspektif gender pada hari ini. Kaum perempuan perlu lebih banyak berperan dan memberikan masukan strategis demi pengelolaan lingkungan yang lebih baik di Kalbar.”
Di sisi lain, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Kapuas, Bapak Masir, S.Hut., M.Si., menyampaikan hal senada. Beliau menekankan bahwa hanya satu instansi atau satu sektor tidak mampu melaksanakan pengelolaan DAS karena DAS ini terkait seluruh pihak. Oleh karena itu, keberlanjutan DAS menjadi tugas kita bersama.
Integrasi Perspektif Gender dan Safeguard HAM
Selanjutnya, para narasumber utama melanjutkan sesi webinar dengan pemaparan mereka. Chatarina Pancer Istiyani, S.S., M.Hum. (Komisioner Komnas Perempuan), menyoroti bahwa pembangunan bersifat patriarkis berdampak pada kerusakan lingkungan.
“Pemerintahan yang bersifat patriarkis berdampak pada kerusakan karena pola pembangunannya eksploitatif, meninggalkan pemikiran dan peran perempuan.” Demikian tegas Komisioner Komnas Perempuan. Beliau juga menyoroti bahwa rehabilitasi lahan adalah agenda HAM.
Chatarina Pancer Istiyani (Komisioner Komnas Perempuan) saat memaparkan data kekerasan berbasis gender dan pentingnya safeguard HAM dalam program kehutanan. (Dok. SYLVA MEDIA)
Secara khusus, Dekan Fakultas Kehutanan UNTAN, Dr. Ir. Farah Diba, S.Hut., M.Si., IPU., menjelaskan mengapa peran perempuan sangat penting dalam mitigasi bencana hidrometeorologi. Beliau menyoroti bahwa perempuan memegang peran sentral dalam sistem ketahanan keluarga. Tegasnya, beliau menekankan bahwa kaum perempuan seringkali menjadi pihak yang paling terdampak, namun sekaligus merupakan manajer utama yang bertugas memastikan ketahanan keluarga saat bencana.
Solusi Lapangan dan Diskusi Kritis
Paparan Ibu Maimunah dari KWT Jelita (Desa Sungai Kupa, Kubu Raya) memperkaya diskusi, di mana ia menceritakan praktik baik mengubah limbah Nipah menjadi produk ekonomi. Selain itu, Ibu Yeni dari BPDAS Kapuas menjelaskan dukungan program RHL dan penyediaan 300.000 bibit gratis per tahun.
Sesi diskusi kritis menyoroti isu Tambang Ilegal (PETI). Akhirnya, para peserta mengambil kesimpulan bahwa pemerintah perlu mendorong kebijakan untuk mendukung peran perempuan dalam pengambilan keputusan, demi mewujudkan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan.