SYLVA MEDIA, PONTIANAK — Sebagai bentuk komitmen nyata dalam pengembangan riset dan pengabdian masyarakat, Fakultas Kehutanan (Fahutan) Universitas Tanjungpura (UNTAN) resmi menjalin kerja sama strategis dengan JARI Indonesia Borneo Barat. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) ini dilaksanakan di sela-sela kegiatan Seminar Nasional Hari Kartini yang berlangsung di Aula Bungur Fahutan UNTAN.
Sinergi untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
Penandatanganan naskah kerja sama dilakukan langsung oleh Dekan Fakultas Kehutanan UNTAN, Dr. Ir. Farah Diba, S.Hut., M.Si., IPU., dan Direktur Eksekutif JARI Indonesia Borneo Barat, Hendy Erwindi. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengintegrasikan keilmuan akademis dengan praktik pendampingan masyarakat di tingkat tapak, khususnya dalam pengelolaan Perhutanan Sosial dan pemberdayaan perempuan di sekitar kawasan hutan.
“Kami menyambut baik kerja sama dengan JARI Indonesia Borneo Barat yang telah menginisiasi kolaborasi ini. Harapannya, kerja sama ini dapat berlanjut dan lebih intens pada kegiatan-kegiatan berikutnya demi keberlanjutan pengelolaan hutan bersama masyarakat,” ungkap Dr. Farah Diba dalam sambutannya.
Implementasi Target SDGs
Kerja sama ini juga dipandang sebagai langkah konkret dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di lingkungan universitas. Fokus utama kolaborasi ini mencakup:
SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan): Meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar hutan melalui ekonomi kreatif.
SDGs 13 (Penanganan Perubahan Iklim): Memperkuat aksi mitigasi iklim berbasis masyarakat.
SDGs 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan): Membangun ruang dialog dan kolaborasi multipihak dalam agenda aksi iklim.
Mendorong Peran Mahasiswa sebagai Pendamping
Selain aspek institusional, kerja sama ini juga membuka peluang bagi mahasiswa Fahutan UNTAN untuk terlibat dalam program-program lapangan bersama JARI Indonesia. Dekan berharap pengalaman para pendamping lapangan dapat menjadi landasan bagi mahasiswa untuk memahami realitas pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Direktur JARI Indonesia Borneo Barat, Hendy Erwindi, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan tonggak penting bagi lembaganya untuk terus mendorong masyarakat dalam mengakses sumber daya melalui skema perhutanan sosial. Sinergi antara kampus dan CSO ( Civil Society Organization) diharapkan mampu menciptakan solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan bagi kelestarian hutan di Kalimantan Barat.
Komitmen Nyata: Momen penandatanganan PKS sebagai landasan kolaborasi riset dan pendampingan perhutanan sosial di Kalimantan Barat. (Dok. SYLVA MEDIA)
