SYLVA MEDIA, PONTIANAK — Pentingnya mendokumentasikan praktik konservasi masyarakat lokal dalam pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) menjadi sorotan utama dalam agenda RAMIN Series-53 yang berlangsung di Aula Bungur, Fakultas Kehutanan UNTAN (23/04/2026) . Seminar keilmuan ini merupakan bentuk kolaborasi berkelanjutan antara Fakultas Kehutanan UNTAN dengan Non-Timber Forest Product Exchange Program (NTFP-EP) Indonesia. Melalui ruang diskusi ini, para praktisi berbagi pengalaman mengenai cara menjalin kemitraan yang kuat demi kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Sinergi Kurikulum dan Target Global (SDGs)
Dalam sambutannya, Dekan Fakultas Kehutanan UNTAN, Dr. Ir. Farah Diba, S.Hut., M.Si., IPU., menekankan bahwa topik HHBK sangat relevan bagi mahasiswa karena merupakan mata kuliah wajib di Fahutan UNTAN. Beliau menjelaskan bahwa pengelolaan HHBK merupakan implementasi nyata dari beberapa target Sustainable Development Goals (SDGs), di antaranya SDGs 1 (No Poverty), SDGs 13 (Climate Action), dan SDGs 17 (Partnership for the Goals).
“Hasil hutan bukan kayu ini akan membuat masyarakat di sekitar hutan bisa hidup sejahtera. Kami berharap kuliah umum ini menambah wawasan mahasiswa agar siap menjadi pendamping masyarakat setelah lulus nanti,” ujar Dr. Farah Diba. Senada dengan hal tersebut, Direktur NTFP-EP Indonesia, Anang Setiawan, menyatakan komitmen lembaganya untuk berkontribusi pada dunia pendidikan. “NGO tidak hanya mendampingi masyarakat di sekitar hutan, tapi kami juga ingin menjadi bagian dari dunia pendidikan agar mahasiswa bisa belajar berinteraksi dengan dunia kerja,” ungkapnya.
Dokumentasi Pengetahuan Lokal melalui Metode CLAPS
Narasumber utama, Rahmat Yusril Fuadi, S.Hut. dari NTFP-EP Indonesia, memaparkan pentingnya peran mahasiswa dalam mendokumentasikan pengetahuan masyarakat adat dan lokal yang selama ini telah terbukti mampu melindungi hutan secara hakikat. Ia memperkenalkan sebuah instrumen penilaian potensi bernama CLAPS (Community Livelihood Appraisal and Product Scanning).
Transfer Pengetahuan: Narasumber memaparkan instrumen CLAPS dan PGS sebagai strategi menjaga nilai jual produk hasil hutan bukan kayu. (Dok. SYLVA MEDIA)
Metode ini merupakan panduan identifikasi komoditas HHBK potensial yang dikelola secara partisipatif bersama masyarakat. “Kunci utama dari pengelolaan hutan yang lestari adalah terjaminnya ekonomi masyarakat sekitar. HHBK sering kali menjadi ‘ATM’ atau tabungan cadangan bagi masyarakat saat mata pencaharian utama mereka terkendala,” jelas Yusril.
Sertifikasi Partisipatif: Menjaga Nilai Jual HHBK
Selain potensi lapangan, Yusril juga menyoroti tantangan akses pasar internasional yang kini semakin peduli terhadap aspek keberlanjutan (sustainability). Untuk menjawab tantangan tersebut, NTFP-EP memperkenalkan inisiatif PGS (Participatory Guarantee System) atau Sistem Penjaminan Partisipatif.
Salah satu implementasi suksesnya adalah Rotan Lestari yang telah diterapkan di beberapa wilayah seperti Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Melalui sistem ini, produk HHBK masyarakat lokal dapat memiliki ketertelusuran yang baik hingga tingkat kebun tanpa harus terbebani biaya sertifikasi pihak ketiga yang mahal.
Penguatan Kerjasama Tridarma
Kegiatan RAMIN Series-53 ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan MoA Tridarma antara Fakultas Kehutanan UNTAN dan NTFP-EP Indonesia. Penandatanganan dilakukan oleh Dr. Farah Diba dan Bapak Anang Setiawan sebagai bentuk komitmen kolaborasi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Penguatan Kemitraan: Penandatanganan MoA sebagai landasan kolaborasi riset dan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. (Dok. SYLVA MEDIA)
Acara ditutup dengan sesi diskusi interaktif, di mana mahasiswa didorong untuk berpikir kritis dalam menghadapi tantangan degradasi hutan dan pentingnya mempertahankan prinsip-prinsip rimbawan di dunia kerja nantinya.
